• Home
  • News
  • Ada Temuan Baru, Sidang PK Dzulmi Eldin Digelar di PN Medan

PN Medan

Ada Temuan Baru, Sidang PK Dzulmi Eldin Digelar di PN Medan

Administrator Rabu, 30 September 2020 22:49 WIB
KETIKERS.COM - Sidang perdana peninjauan kembali (PK) yang diajukan Mantan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin digelar secara virtual di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (30/09/2020).

Pengajuan PK dilakukan karena Dzulmi melalui kuasa hukumnya Junaidi Matondang, menemukan adanya dugaan kekeliruan dalam putusan yang dijatuhkan, karenanya memohon untuk putusan PK nanti membebaskan Eldin dari dakwaan dan tuntutan.

Junaidi Matondang dihadapan majelis hakim yang diketuai Mian Munthe, membacakan sejumlah temuan baru (Novum) dalam persidangan, yang oleh Jaksa KPK sempat dipertanyakan apakah nantinya akan dihadirkan saksi maupun ahli dalam persidangan tersebut.

Menjawab itu, Hakim Mian Munthe menyatakan bahwa dalam persidangan tersebut hanya beragendakan pengajuan bukti surat, tidak ada pemeriksaan saksi dan ahli.

Majelis hakim sempat menegaskan bahwa untuk persidangan tersebut, agar penuntut umum KPK hadir selama berlangsungnya persidangan. 

"Lho ini kepentingan kalian seharusnya bisa hadir pada saat persidangan berikutnya pada 7 Oktober 2020 dalam pengajuan bukti surat,"ucap majelis hakim.

Menanggapi itu, Penuntut Umum KPK menyampaikan akan menghadiri saat penyerahan kesimpulan sekaligus tanggapan pada 14 Oktober 2020. Setelah mendengarkan penyampaian Pemohon PK, majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan.

Dzulmi Eldin melalui Penasehat Hukumnya, Junaidi Matondang menerangkan bahwa ada dua novum mengapa diajukan PK tersebut, pertama putusan dalam perkara Samsul Fitri yang merupakan perkara terpisah dari perkara ini. Dan yang kedua, nota tuntutan dari jaksa dalam perkara Samsul Fitri yang terdahulu itu. 

"Dalam kedua novum kami itu, terdapat keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang bersifat testimoni yang menguntungkan bagi pemohon PK. Apa itu, bahwa dalam keterangan  mereka tidak tahu adanya perintah itu baik saksi Aidil Putra Pratama, saksi Andika, maupun saksi para kepala dinas, para kepala OPD itu. Mereka mengatakan, mereka tidak dengar, nggak ada mendengar itu. Jadi mereka tahunya itu hanya dari Samsul. Itu satu," ungkap Junaidi Matondang.

Lanjutnya, keterangan mereka tersebut sudah dikonfirmasi juga untuk perkara Eldin, namun keterangan itu tidak dimuat oleh majelis hakim yang menangani perkara Eldin.

"Maka kami jadikan itu novum. Nah, kalau novum itu sdh adandan kami ajukan sebagai bukti, maka putusan itu tidak akan menghukum pemohon PK. Nah, kemudian lagi ada kesalahan penerapan hukum oleh majelis perkara ini. Apa itu? Yang paling mendasar ada saksi-saksi sejumlah enam orang yang tidak pernah didengar keterangannya. Yang tidak pernah hadir di sidang, dijadikan pertimbangan hukum," terang Junaidi.

Keenam saksi yang dimaksud diantaranya, Marasutan, M Sofyan, Hannalore Simanjuntak, Rusdi Sinuraya, Zulkarnain dan Hasan Basri ini tidak pernah berhadir memberikan kesaksian untuk Dzulmi Eldin akan tetapi tetap menjadi pertimbangan.

"Ini menurut kami sangat luar biasa, putusan memaksakan. Tidak fair. Malah jaksanya fair, di mana fair-nya? Dalam tuntutan mereka, mereka sebut bahwa Andika, Aidil Putra Pratama, menyatakan tidak tahu, tidak mendengar. Kemudian tidak ada saksi-saksi yang dimuat seperti halnya dalam pertimbangan putusan itu," ujar Junaidi lagi.

Junaidi juga menyinggung persoalan suap Rp 2,1 miliar. Menurutnya, tidak ada kejelasan berapa uang yang dianggap dipergunakan Samsul Fitri utk kepentingan Eldin karena dari kesaksian uang yang diberikan kepada Samsul digunakan untuk kepentingan perjalanan dinas keluar kota maupun ke Jepang.

Berdasarkan itu, kalaupun benar ada uang itu digunakan Samsul Fitri utk kepentingan pribadi Eldin, maka sangat jelas uang sejumlah Rp.2,1 miliar tersebut bukan sepenuhnya untuk keperluan terdakwa semata akan tetapi untuk keperluan dinas.

Dikatakannya, bahwa uang yang diambil dikumpul oleh si Samsul Fitri dari para kepala dinas itu jumlahnya Rp 2,1 miliar. 

"Nah sementara, para kepala dinas mengatakan setiap mereka memberikan uang itu, itu sebagiannya digunakan untuk kepentingan biaya transportasi, akomodasi, konsumsi mereka ketika perjalanan dinas. Nah, berarti Rp 2,1 miliar ini kan digunakan pada yang legal," ujarnya lebih lanjut.

Junaidi menganggap putusan majelis keliru dan merupakan mental cruelty (kekejaman mental) terhadap Dzulmi Eldin. 

Dia juga mempermasalahkan putusan yang menyatakan Eldin melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 55 ayat 1, ke-1. Nah bila itu atas perintah seharusnya Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHPidana sehingga dengan ini Eldin dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan.

"Intinya, permohonan kita supaya putusan yang lalu itu dibatalkan sesuai dengan pembelaan kami agar pemohon PK, Pak Eldin, dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan," pungkas Junaidi.

Sebelumnya, Eldin dinyatakan bersalah menerima suap Rp 2,1 miliar. Eldin divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan oleh Ketua Majelis Hakim Tipikor, Abdul Aziz. (*)
T#g:
Komentar
Rabu, 25 Nov 2020 18:53 News

Joni Dituntut 2 Tahun Penjara Karena Miliki Softgun Tanpa Izin

 KETIKERS.COM - Joni, terdakwa kasus kepemilikan Softgun tanpa izin dituntut 2 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejatisu, Anwar Ketaren di ruang Cakra 3 Pengadilan Negeri (P

Kamis, 19 Nov 2020 16:46 Ragam

Bantuan Kuota dan Masker IM3 Mewakili Senyum Shiva untuk Negeri di Masa Pandemi

KETIKERS.COM - Nama gadis kecil yang selalu ceria namun sedikit pemalu itu Shiva. Ia salah satu siswi yang terpaksa kehilangan momen bersejarah dalam proses pendidikannya akibat Pandemi Covid 19.

Rabu, 18 Nov 2020 20:13 News

Hadir Sebagai Ahli Pidana, Rocky Sebut Hal ini Dalam Sidang Softgun Joni

KETIKERS.COM -  Ahli Pidana Universitas Pancasila, Rocky Marbun dengan Majelis Hakim yang diketuai Jarihat Simarmata sempat terlibat perdebatan saat digelarnya sidang kepemilikan Air Softgun deng

Rabu, 11 Nov 2020 20:36 News

Saksi Sebut Kepemilikan Softgun Harus Ada Ijin Dalam Sidang Joni

KETIKERS.COM -  Air Softgun tergolong senjata api yang dipergunakan untuk olah raga dan sejenisnya. Namun walaupun demikian pemilik Air Softgun harus memiliki izin. Hal tersebut seperti kesa

Minggu, 25 Okt 2020 09:20 Wisata

Songsong Kaldera Jadi Wisata Dunia, BPODT Gelar Pelatihan Kuliner Bagi Warga Setempat

KETIKERS.COM - Pelatihan Kuliner bagi warga Desa Pardamean Sibisa, Motung dan Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba digelar oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT)Pelatihan bertuju

Kamis, 22 Okt 2020 19:07 News

Kejari Medan dan KPU Medan Teken Perjanjian Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

KETIKERS.COM -  Penandatanganan Perjanjian Kerjasama perdata dan tata usaha negara antara Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan dilakukan di Kantor KPU Kot

Selasa, 20 Okt 2020 19:49 News

Ini Kesaksian Polisi Atas Penemuan Softgun Joni

KETIKERS.COM -  Empat orang saksi dari personil kepolisian dihadirkan dalam sidang lanjutan terdakwa Joni atas kasus kepemilikan Softgun tanpa izin, diruang Cakra 7, Pengadilan Negeri Medan, Sela

Rabu, 14 Okt 2020 16:46 News

Melalui PK, Junaidi Matondang Harap MA Batalkan Putusan Dzulmi Eldin di PN Medan

KETIKERS.COM - Babak akhir sidang permohonan PK (Peninjauan Kembali) mantan Walikota Medan, Dzulmi Eldin beragendakan penyerahan kesimpulan pemohon dan termohon di Ruang Cakra-4 Pengadilan N

Jumat, 09 Okt 2020 19:08 Bisnis

Bongkar Muat Meningkat Pesat, Pelindo 1 Lakukan Percepatan Pengembangan Kuala Tanjung Port dan Industrial Estate

KETIKERS.COM - Pelabuhan Kuala Tanjung yang dikelola anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1, sejak beroperasi pada 2019, kinerjanya terus meningkat dengan semakin banya

Jumat, 02 Okt 2020 18:11 News

Pelindo 1 Tanjungpinang Peduli UMKM Ratusan Juta Dana Kemitraan Disalurkan

KETIKERS.COM - PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 Cabang Tanjungpinang menyalurkan dana program kemitraan tahun 2020 sebesar Rp 275 juta kepada lima pelaku usaha mikro, kecil, dan

Kamis, 01 Okt 2020 18:17 Wisata

Kunjungi BPODT, Praeses HKBP Distrik III Toba Apresiasi Pengembangan Pariwisata Danau Toba

KETIKERS.COM - Direktur Keuangan Umum dan Komunikasi Publik Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Bambang Cahyo Murdoko menerima  kunjungan rombongan Praeses HKBP Distrik III Toba yang

Rabu, 30 Sep 2020 22:49 News

Ada Temuan Baru, Sidang PK Dzulmi Eldin Digelar di PN Medan

KETIKERS.COM - Sidang perdana peninjauan kembali (PK) yang diajukan Mantan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin digelar secara virtual di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (30/09/2020).Pengajuan PK dilakukan

Selasa, 29 Sep 2020 18:52 News

Eksepsi Joni Perkara Senpi, Ditolak Hakim

 KETIKERS.COM - Keberatan (Eksepsi) Joni, terdakwa kasus kepemilikan Softgun tanpa izin ditolak Majelis Hakim yang diketuai Jarihat Simarmata di ruang Cakra7 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Se

Selasa, 29 Sep 2020 14:37 Didik

Gandeng Komunitas Gerakan Toba Bersih, BPODT Kampanyekan Adaptasi Kebiasaan Baru

KETIKERS.COM - Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) melakukan kampanye Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dengan menggandeng Komunitas Gerakan Toba Bersih. Kegiatan kampanye ini dilakukan dalam

Selasa, 29 Sep 2020 14:32 Bisnis

Pelabuhan Kuala Tanjung Tumbuh Pesat, Kunjungan Kapal Naik 30 Persen

KETIKERS.COM - Kuala Tanjung Multipurpose Terminal (KTMT) yang dioperasikan anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 menunjukkan pertumbuhan kinerja yang positif pada tah

Minggu, 27 Sep 2020 19:59 Wisata

BPODT Dipinta Tegas Percepat Pembangunan Pariwisata Danau Toba

KETIKERS.COM - Anggota DPRD Sumut, Irwan Simamora meminta Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) mengambil sikap tegas jika ada pihak-pihak yang menghambat pembangunan Kawasan Toba Caldera Re

Ikuti Kami