• Home
  • News
  • Atas Dasar Fakta Persidangan, Hakim Dimohon Vonis Bebas Dzulmi Eldin atau Setidaknya Onslag

PN Medan

Atas Dasar Fakta Persidangan, Hakim Dimohon Vonis Bebas Dzulmi Eldin atau Setidaknya Onslag

Administrator Kamis, 28 Mei 2020 22:37 WIB
KETIKERS.COM -  Majelis hakim yang diketuai Abdul Azis dimohon untuk memvonis bebas Wali Kota Medan Nonaktif T Dzulmi Eldin, dari segala dakwaan maupun tuntutan yang diajukan Jaksa KPK. Atau setidak-tidaknya menyatakan peristiwa tersebut ada, namun bukanlah suatu tindak pidana alias onslag. 

Alasannya Jaksa KPK selaku penuntut umum tidak mampu membuktikan unsur pidana Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Hal tersebut disampaikan Junaidi Matondang selaku penasihat hukum T Dzulmi Eldin, dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap beragendakan nota pembelaan (pledoi) secara teleconference di ruang Cakra 2 Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (28/5/2020)

Lanjut Junaidi Matondang bersama tim penasihat hukum, selain tak bisa membuktikan dakwaan pertama, demikian juga dengan dakwaan kedua, pidana Pasal 11 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, tidak bisa dibuktikan.

Dijelaskan Junaidi, kenyataan ini terlihat dari fakta-fakta terungkap di persidangan, dengan dalih atas perintah (arahan) Dzulmi Eldin, saksi Samsul Fitri selaku Kasubbag Protokol Bagian Umum Setda Kota Medan dibantu Andika Suhartono secara berulang (berlanjut) meminta atau menerima sejumlah uang dari para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (KOPD) jajaran Pemko Medan sejak 2018 hingga 2019.

"Dari 27 saksi yang dihadirkan penuntut umum, hanya satu saksi yakni Samsul Fitri yang menyatakan dirinya meminta uang atas perintah Dzulmi Eldin. Sedangkan 26 saksi lainnya tidak ada yang menyaksikan Dzulmi Eldin memberikan perintah tersebut kepada Samsul Fitri. Tidak ada yang melihat Samsul Fitri memberikan uang kepada ," ungkap Junaidi.

Sementara menurut hukum pidana formil, menggarisbawahi bahwa harus ada minimal 2 alat bukti (saksi) untuk membuktikan suatu tindak pidana. Fakta di persidangan, penuntut umum hanya mampu menghadirkan 1 saksi (alat bukti).

Para KOPD lainnya di persidangan lalu juga menerangkan bahwa uang yang mereka berikan kepada Samsul Fitri adalah untuk biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi ketika melakukan perjalanan dinas, termasuk ke Tarakan maupun 'Kota Kembar' Ichikawa, Jepang.

Hal prinsip lainnya dalam perkara ini, terdakwa bersikap pasif. Dengan demikian unsur tindak pidana karena kekuasaannya (jabatannya) terdakwa menyuruh orang lain melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewenangannya sebagai PNS atau pejabat publik, juga tidak terbukti.  

Fakta terungkap lainnya, para KOPD pada persidangan lalu menerangkan, pemberian uang melalui Samsul Fitri tidak lebih dari sikap loyalitas kepada atasan. Bahkan ada juga beberapa KOPD tidak menyanggupi permintaan Samsul Fitri.

Beberapa saksi yang pernah menolak memberikan uang serta tidak menyanggupi nilai yang diminta Samsul di antaranya Iswar (Kadishub), Benny (Kadis Perkim), Renward (Kadishub) dan Qomarul Fattah (Kadis DPMPTSP), faktanya tidak menimbulkan efek apa pun (dicopot dari jabatannya).

Selain itu, tim penasihat hukum juga memohon agar tidak 'terjebak' dengan tuntutan JPU pada KPK berupa pencabutan hak politik kliennya yakni untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun. Tuntutan dimaksud dinilai sewenang-wenang karena tidak didukung alasan juridis.  Karena dikhawatirkan penuntut umum tidak menyadari masuk ke dalam pusaran kepentingan politis. Sebab sebelumnya dalam jajak pendapat, T Dzulmi Eldin masih diperhitungkan pada Pilkada Kota Medan periode mendatang.

"Dari alasan juridis berdasarkan fakta-fakta terungkap di persidangan sebagaimana kami bacakan tadi, kami selaku PH terdakwa memohon agar yang mulia majelis hakim nantinya menjatuhkan vonis bebas terhadap klien kami. Minimal onslag," pungkas Junaidi ketika ditanya awak media usai persidangan.

Menjawab pertanyaan hakim ketua, tim Jaksa KPK via monitor teleconference menyatakan akan menyampaikan tanggapan (replik) secara lisan dan tetap pada materi tuntutan yang disampaikan pada persidangan beberapa waktu lalu. Tuntutan pidana 7 tahun dan denda Rp500 juta subsider (bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana) 6 bulan kurungan serta pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun. Sidang pun dilanjutkan, Rabu (10/6/2020) mendatang dengan agenda pembacaan putusan majelis hakim.(*)
T#g:
Komentar
Selasa, 07 Jul 2020 19:28 Bisnis

Pelindo 1 Cabang Lhokseumawe Ekspansi Bisnis Demi Tingkatkan Pelayanan

KETIKERS.COM - PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 Cabang Lhokseumawe yang dikenal juga dengan Pelabuhan Krueng Geukueh terus meningkatkan kinerja untuk memberikan pelayanan terbaik kepa

Kamis, 02 Jul 2020 13:48 Bisnis

Ada Hang Tuah VIII di Pelabuhan Kuala Tanjung

KETIKERS.COM - PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 mendatangkan satu unit kapal tunda (tug boat) KT Hang Tuah VIII di cabang Pelabuhan Kuala Tanjung guna meningkatkan pelayanan marine se

Sabtu, 27 Jun 2020 21:07 News

Tragis... Wartawan Mimbar Umum Dianiaya Hanya Karena Menegur

KETIKERS.COM -  Wartawan Harian Mimbar Umum, Jefri Zebua menjadi korban penganiayaan yang dilakukan seorang warga Jalan Brigjen Zein Hamid, Kecamatan Delitua, Sabtu (27/6/2020) sore. Pelipis

Sabtu, 27 Jun 2020 18:59 Didik

Dukung UMKM Wujudkan Ekonomi Mandiri, Pelindo1 Lakukan ini

KETIKERS.COM - PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 secara rutin dan berkesinambungan terus menyalurkan dana program kemitraan  dan pembinaan bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menen

Jumat, 26 Jun 2020 19:54 News

Pelindo 1 Turut Bantu Pugar Taman Makam Pahlawan Bahagia Belawan

KETIKERS.COM - PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 Cabang Belawan bersama Dandim 0201/BS menyelesaikan perbaikan dan pemugaran Taman Makan Pahlawan (TMP) Bahagia yang terletak di Ja

Rabu, 24 Jun 2020 16:36 News

Peduli Nelayan di Batubara, INALUM Salurkan Bantuan Sebanyak 150 Unit Rumpon

KETIKERS.COM - Bantuan sebanyak 150 unit rumpon atau terumbu karang buatan disalurkan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM kepada Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI) Kab

Selasa, 23 Jun 2020 08:32 News

Jajaran Direksi Pelindo 1 Berganti, Dani Rusli Utama Jadi Dirut Gantikan Dian

KETIKERS.COM -  Kementerian BUMN melakukan perubahan susunan jajaran Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 berdasarkan SK Nomor. SK-213/MBU/06/2020 yang diumumkan saat Rapat U

Sabtu, 20 Jun 2020 12:56 News

Miris...Ibu ini Dipecat PT Hugo Karena Hamil Tua

KETIKERS.COM - Pemecatan karyawati bernama Ida Tumanggor disaat hamil tua yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT) Hugo, dinilai telah melanggar Undang-undang Ketenagakerjaan. Apalagi di masa

Jumat, 19 Jun 2020 12:20 News

Pengajuan Banding Dzulmi Eldin ke PT Medan Terkendala Lambannya Salinan Putusan PN Medan

KETIKERS.COM - Walikota Medan nonaktif Dzulmi Eldin melalui Penasihat Hukumnya, Junaidi Matondang SH MH mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Medan atas vonis 6 tahun penjara yang dijatuhk

Kamis, 18 Jun 2020 11:25 News

Oknum Pensiunan ASN Diduga Jadi "Lurah Bayangan" di Kelurahan Perintis Medan Timur

KETIKERS.COM - Para pegawai Kelurahan Perintis Kecamatan Medan Timur merasa keberatan atas keberadaan wanita berinisial SW yang diduga menjadi "Lurah Bayangan". Alasan keberatan mereka, sela

Rabu, 17 Jun 2020 20:00 News

Peduli Hidup New Normal Dimasa Pandemi, Kabaharkam Polri Salurkan Ratusan Masker Bagi Warga Medan

KETIKERS.COM - Pandemi Covid-19 yang masih belum jelas kapan berakhirnya, melahirkan tatanan kehidupan baru atau New Normal dengan menjadikan pemakaian masker sebagai gaya hidup yang mesti ditera

Rabu, 17 Jun 2020 19:03 News

Pengerahan Massa Opal Coffe Indonesia ke PN Medan Disesalkan Semua Pihak

KETIKERS.COM - Aksi pengerahan massa yang diduga sengaja dikerahkan salah satu pihak berperkara dalam suatu persidangan, sangat disesalkan semua kalangan baik pencari keadilan, praktisi hukum dan elem

Rabu, 17 Jun 2020 17:54 News

Bantuan 30 Ribu Masker Bagi Masyarakat Karo dan Dairi dari Pelindo 1

KETIKERS.COM - PT Pelabuhan Indonesia I atau Pelindo 1 membagikan 6.000 masker kain (non medis) kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Karo dan Dairi. Pembagian masker ini dilakukan di Kampung S

Selasa, 16 Jun 2020 17:31 Didik

Hadir Bagi Anak Pinggiran Sungai Deli, Pelindo 1 Edukasi Pelabuhan Era New Normal

KETIKERS.COM - Edukasi tentang pelabuhan dan dunia maritim kepada anak-anak yang ada di pinggiran Sungai Deli Kelurahan Hamdan Medan Maimun, diberikan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Peli

Senin, 15 Jun 2020 19:34 Bisnis

Kerjasama Pengoperasian Terminal Curah Kering di Pelabuhan Belawan antara Pelindo 1 Dengan PT FKS Solusi Logistik Resmi Diteken

KETIKERS.COM -  PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 dan PT FKS Solusi Logistik yang merupakan anak perusahaan dari PT FKS Multi Agro Tbk menandatangani perjanjian kerja sama pemanfa

Senin, 15 Jun 2020 11:42 News

Panwaslih Medan Barat Hadiri Pelantikan PPS di Lapangan Pertiwi

KETIKERS.COM - Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) Kecamatan Medan Barat menghadiri acara Sumpah Janji dan Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil W

Ikuti Kami